Bentrok Warga di Flores Timur Diduga Dipicu Sengketa Tanah Kopdes Merah Putih, 3 Orang Tewas-Vista Notebook

Lokasi: Beranda >Bisnis >Bentrok Warga di Flores Timur Diduga Dipicu Sengketa Tanah Kopdes Merah Putih, 3 Orang Tewas

Bentrok Warga di Flores Timur Diduga Dipicu Sengketa Tanah Kopdes Merah Putih, 3 Orang Tewas

Waktu: 2026-09-12 18:19:21 Sumber: Vista Notebook Penulis: Otomotif

Setidaknya ada 3 warga tewas, 5 orang terluka, dan 20 rumah yang terbakar akibat kerusuhan dan bentrok antarwarga.

Antonio belum menjelaskan sejauh mana rencana pembangunan Kopdes Merah Putih di wilayah tersebut.

Ia menyebut, satu peleton personel dari Markas Komando Brimob Maumere telah dikerahkan untuk memperkuat pengamanan di Adonara.

Kemenkop Pernah Bantah Isu Serupa

Persoalan lahan yang dikaitkan dengan pembangunan Kopdes Merah Putih di Desa Narasaosina dan Desa Waiburak sebelumnya juga mencuat setelah bentrokan yang terjadi pada Maret 2026.

Saat itu, Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan konflik kedua desa tidak berkaitan dengan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, bentrokan dipicu sengketa tanah ulayat yang telah berlangsung turun-temurun.

"Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan klarifikasi bahwa konflik yang terjadi antar kedua desa tidak terkait dengan pembangunan Kopdes Merah Putih. Ini adalah konflik lama antar Desa Waiburak dan Desa Narasaosina yang dipicu oleh sengketa tanah ulayat yang sudah ada turun temurun," ujar Zabadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Pembangunan Harus di Lahan Bebas Sengketa

Zabadi menegaskan, pembangunan fisik Kopdes Merah Putih hanya dapat dilakukan di atas lahan yang berstatus clean and clear atau bebas sengketa.

Ketentuan tersebut, menurut dia, telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah dan/Bangunan untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Saat ini pun belum ada pembangunan Kopdes Merah Putih di desa itu. Pemerintah hanya akan menggunakan tanah lahan dengan status clean and clear, tidak dalam kondisi sengketa," tegas Zabadi.

Ia menambahkan, Kemenkop telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk memperoleh informasi mengenai penyebab bentrokan di kedua desa tersebut.