Mensos Minta Program Kemensos Lebih Terintegrasi hingga Berbasis Data

Waktu: 2026-09-12 21:52:23 Sumber: Vista Notebook Penulis: Kesehatan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh jajaran Kementerian Sosial memperkuat penyusunan program dengan pendekatan lebih terintegrasi, berbasis data yang sudah terverifikasi, serta berorientasi pada penyelesaian persoalan ketimpangan sosial. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pesan tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, hari ini. Rapat dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Robben Rico, jajaran Eselon I dan II, para Kepala Biro, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri. Sementara Kepala Sentra dan Balai Kemensos di seluruh Indonesia mengikuti secara daring.

Mengawali arahannya, Gus Ipul menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh arahan Presiden perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata di lingkungan Kementerian Sosial.

Dia mengatakan pembangunan nasional merupakan proses yang berkelanjutan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Namun demikian, masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama, salah satunya adalah ketimpangan sosial yang berdampak pada kemiskinan dan belum meratanya akses masyarakat terhadap berbagai layanan.

"Presiden mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus kita selesaikan, yaitu ketimpangan. Karena itu seluruh program kita harus benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin .

Menurutnya, amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, menjadi pijakan dalam menjalankan tugas Kementerian Sosial. Pengelolaan sumber daya negara harus bermuara pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan fakir miskin serta anak terlantar.

Dalam konteks itu, Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan.

"Datanya harus benar, bantuan sosialnya tepat sasaran, dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan keluarga-keluarga yang tidak mampu," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan pelayanan Kemensos tidak boleh berhenti pada satu jenis intervensi. Setiap penerima manfaat harus memperoleh layanan yang saling terhubung, mulai dari pendataan, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan sosial sesuai kebutuhan masing-masing.

"Bila setelah mendapat perlindungan sosial masih membutuhkan rehabilitasi, maka harus ditindaklanjuti dengan rehabilitasi sosial. Setelah itu harus dipikirkan pemberdayaannya. Kalau memang membutuhkan pelayanan residensial, kita siapkan. Kalau tidak, bisa melalui home care, home visit, atau bentuk layanan lain yang sesuai," katanya.

Karena itu, Gus Ipul meminta seluruh unit kerja tidak lagi bekerja secara terpisah, melainkan menyusun program secara bersama agar setiap layanan saling melengkapi.

"Kemensos ini ibarat satu mesin. Jangan ada yang berjalan sendiri-sendiri. Antar-direktur, antar-unit kerja, harus saling berkomunikasi dan menyusun program bersama supaya layanan kepada masyarakat semakin tajam," ujarnya.

Gus Ipul juga menekankan pentingnya peran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai pengampu data bagi seluruh program Kemensos. Menurutnya, seluruh intervensi harus menggunakan data yang telah terverifikasi dan dimutakhirkan sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

"Penjurunya adalah Pusdatin. Semua program harus berbasis pada data yang sudah terverifikasi. Setelah itu baru dioperasionalkan dalam program-program strategis, baik rehabilitasi sosial maupun pemberdayaan sosial," katanya.

Dia juga meminta seluruh sentra, balai, dan berbagai pusat layanan milik Kemensos terus diperkuat agar mampu menjadi simpul pelayanan kesejahteraan sosial yang bekerja secara terukur, didukung perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Menutup arahannya, Gus Ipul mengingatkan seluruh jajaran untuk mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang saat ini memasuki tahap pembangunan di berbagai daerah. Ia menegaskan seluruh proses harus dilaksanakan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

"Ini masa yang sangat menentukan karena kita sedang membangun fondasi Sekolah Rakyat. Semua prosesnya harus bersih, transparan, dan tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi. Itu yang harus kita pegang bersama," tutupnya.

Artikel Terkait